Kucurkan Rp 6,9 Triliun Untuk Desa

Jakarta Sinar Pagi NEWS,Sebagaimana Yang di beritakan Jawa Pos Group Rakayat Merdeka,14 Desember,2008.

Ternyata membawa dampak yang sangat berat,bagai pemerintah,sehingga pemerintah harus bekerja keras,menyelamatkan sektor riil.Sehingga pemerintah kali ini,mengucurkan dana untuk pelaksanaan kegiatan,Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM,yang melalaui Departemen Dalam Negri,yang akan di mulai bulan depa tahun 2009,pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp:6,9 triliun,untuk 57.008 Desa yang tersebar di 4.371 kecamatan, 264 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi.

Mardiyanto,selaku Mendagri mengatakan kepada Sinar Pagi NEWS,Pagu Anggaran sebesar Rp: 6,9 Triliun tersebut ,sudah termasuk alokasi  bantuan langsung Masyarakat ,BLM.

Pelaksanaan kegiatan PNPM pada tahun 2009,yang merupakan salah satu program utama pemerintah dalam mengatasi dampak krisis ke,Uangan,Global,” ujar Mardiyanto,kepada sejumlah wartawan.

Melalaui program PNPM tersebut,diharapkan beban perekonomian Masyarakat akan terbantu,sebab bahwa PNPM mencakup peberdayaan ekonomi masyarakat,termasuk pemberian BLM.Menurut nya,PNPM bukalah kegiatan baru pemerintah.karna pada tahun 2008,pemerintah mengalokasikan dana sebesar,Rp:250jut untuk per Desa,yang melalui PNPM,dana tersebut diutamakan,penyalurannya kepada Desa-Desa,trtinggal tandasnya.

Mardiyanto,mengingatkan kepada kepala Daerah,untuk memfokuskan,anggaran belanja tahun 2009,bagai kegiatan yang benar-benar dibutuhkan Rakyat.

Misalnya,pengembangan infrastruktur,pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar rakyat,serta pertumbuhan ekonomi dan investasi,lalu pengembangan kegiatan usaha mikro,kecil dan menengah-UMKM,serta optimalisasi pelaksanaan PNPM.

Selin itu,pemda focus pada kegiatan yang lain,yang dapat membuka kesempatan kerja,meningkatkan pertumbuhan,dan mengoptimalkan pemanfaata produk dalam negri.Mendagri mengaku  selalu berkomonikasi dengan mentri,terkait setiap menerima aduan,persoalan dari Daerah.misalnya ,,,? Saat diDaerah krisis pupuk,pihaknay langsung bekomonikasi,dengan Mentri pertanian.Yang tujuannya untuk penanganan kelangkaan pupuk ditinggkat petani.

Sesuai kesepakatan pembahasan pemerintah dan DPR,perlu penguatan peran,dan fungsi,seperti gubernur,Bupati,dan Walikota.Itu untuk memperlancar mekanisme,penyaluran pupuk bersubsidi,melaksanakan oprasi pasar,serta meningkatkan akses komonokasi petani,pemda serta produsen,katanya,******Rddyjksl******