APBD DKI 2011 DI TETAPKAN RP:27,95 TRILIUN"

Jakarta Sinar pagi News.
Setelah Mengalami Penundaan Sebanyak Dua Kali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Akhirnya Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun 2011 Sebesar Rp= 27,95 Triliun. Dengan Begitu, APBD DKI 2011 Tetap Pada Pagu Anggaran Yang Diusulkan Pemprov DKI Jakarta, Yakni Meningkat Sebesar Rp= 1,24 Triliun Dari APBD Perubahan 2010.

Delapan fraksi di DPRD DKI mengesahkan APBD DKI 2011 dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPRD DKI, Jumat (17/12). Pengesahan dilakukan setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengenai hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011.

Dalam laporan tersebut, Banggar menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan besaran total alokasi APBD 2011. Diantaranya asumsi makro ekonomi yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen dan APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi. Lalu dari sisi pendapatan daerah diantaranya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan manajemen pengelolaan bisnis BUMD yang efektif dan efisien, pengeolaan aset daerah dan permasalahan aset yang belum diselesaikan, evaluasi penerapan pajak online dan peningkatan target Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari sisi belanja daerah, yang menjadi perhatian Banggar yakni anggaran dialokasikan untuk penanggulangan banjir, penanggulangan sampah di KBT, KBB dan 13 kali lainnya, rencana pembangunan tanggul laut (Sea Wall), realisasi pembangunan rusun di Jakarta Selatan, program MHT Plus, target RTH tahun 2011, efektivitas alokasi anggaran Rp 2,53 triliun untuk pembangunan transportasi, perluasan RSUD untuk menambah kamar rawat inap bagi pasien Gakin dan SKTM serta pembangunan RSUD di Jakarta Selatan.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan daerah, Banggar meminta Pemprov DKI dapat meningkatkan penyerapan belanja pada APBD 2011 melalui optimalisasi persiapan dan pelaksanaan lelang dan mengupayakan pelaksanaan anggaran agar sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang terjadi hanya dikarenakan efisiensi belanja ataupun pelampauan target pendapatan. 

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto, menyatakan setelah melewati pembahasan fraksi, komisi, Banggar dan disempurnakan forum rapat gabungan pimpinan DPRD bersama pimpinan Fraksi, DPRD DKI menetapkan APBD DKI 2011 sebesar Rp 27,95 triliun.

Total APBD 2011 tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 25,52 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 27,30 triliun. Terjadi defisit anggaran dari jumlah anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah yaitu sebesar Rp 1,78 triliun yang dimasukkan dalam pembiayaan daerah. Kemudian adanya pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 645,41 miliar. Hal ini mengakibatkan total pembiayaan daerah menjadi Rp 2,42 triliun. Untuk menutupi pembiayaan daerah sebesar itu, maka digunakan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun anggaran 2010 sebesar Rp 2,42 triliun.

Target pendapatan daerah sebesar Rp 25,52 triliun akan dicapai melalui pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 13,87 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 11,05 triliun dan lain-lain PAD sebesar Rp 594 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 645,41 miliar terdiri dari jenis pembiayaan penyertaan modal investasi pemerintah daerah sebesar Rp 594 miliar, pembayaran pokok utang Rp 24,71 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp 26,7 miliar.

Terkait pengesahan APBD DKI 2011, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengungkapkan rasa leganya. “Saya kira proses pembahasan hingga pengesahan APBD ini penuh dinamika. Bagi saya yang penting nilai anggaran ini adalah yang disepakati kedua belah pihak sehingga dapat bermanfaat bagi warga Jakarta,” kata Fauzi Bowo saat ditemui usai Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD DKI tentang Hasil Pembahasan Raperda APBD DKI 2011 di DPRD DKI, Jakarta.

Setelah disahkan, proses selanjutnya ada ditangan eksekutif. Karena itu dirinya bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan bekerja lembur untuk menyelesaikan penyempurnaan APBD 2011.

“Agar bisa secepatnya diproses ke Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah minta ke Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri supaya bisa membantu proses APBD 2011 diundangkan dan dijadikan  perda minggu depan, sebelum akhir Desember,” ungkapnya.

Fauzi berkomitmen seluruh SKPD dan UKPD Pemprov DKI akan menyiapkan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan Jakarta mulai 2 Januari 2011. “Untuk media, tolong awasi. Kalau ada hal-hal yang tidak bermanfaat tolong laporkan, barangkali dalam perjalanan perlu dikaji kembali. Kewajiban saya juga untuk membuat pemerintahan ini lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.                                    

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta (MPPJ), Arman Zakaria juga menyambut baik penetapan APBD DKI 2011 yang berlangsung tanpa interupsi saat digelarnya Sidang Paripurna Pengesahan APBD DKI 2011. Menurutnya, hasil ini merupakan keberhasilan komunikasi politik yang intens yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dengan para anggota dewan. "Apa yang menjadi dugaan sementara pihak dari berbagai dinamika di alam demokrasi sekarang ini merupakan suatu keniscayaan dan terjawab sudah. Proses mekanisme maupun unsur teknis pembahasan APBD DKI 2011 telah terpenuhi segala unsurnya dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Arman Zakaria.

Dengan demikian, ditambahkan Arman, dirinya melihat adanya komitmen yang kuat antara Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dengan mitra kerjanya, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. "Bukan tidak mungkin, bacaan politiknya, kepemimpinan Fauzi Bowo-Prijanto akan melenggang mulus menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatannya. Ini terbukti dengan respon positif yang ditunjukan  kalangan dewan dan masyarakat," ungkap Arman.

Dirinya juga mengungkapkan, patut disyukuri, di penghujung tahun 2010 ini, merupakan tahun keberuntungan bagi duet kepemimpinan Fauzi Bowo-Prijanto yang disertai pembahasan APBD DKI 2011 sampai dengan penetapan paripurna berjalan mulus tanpa hambatan dan rintangan. "Ini benar-benar sinyal politik yang menghormati kepemimpinan Fauzi Bowo-Prijanto dalam melayani kepentingan publik. Tentu, harapan warga Jakarta dengan dukungan kuat warganya, Fauzi Bowo dapat melanjutkan kembali pengabdiannya di periode berikutnya," tandas Arman. (Rdy jaksl)